THE MILITARY IN DEMOCRATIC TRANSITIONS: COMPARATIVE PERSPECTIVE

THE MILITARY IN DEMOCRATIC TRANSITIONS: COMPARATIVE PERSPECTIVE (INDONESIA,LATIN AMERIKA) MENURUT FELIPE AGÜERO Dalam demokrasi baru di indonesia dan Amerika latin militer adalah salah satu aktor yang paling rentan terhadap tingkat tinggi otonomi, sehingga dapat menghindari otoritas pejabaran yang terpilih dari masyarakat.Otonomi biasanya dipertahankan dari rezim militer-otoriter, tetapi sering diperluas selama atau setelah transisi demokratis.Hal ini terjadi terutama dalam kasus-kasus di mana militer tenang dan diredakan setelah aturan dan birokrasi militer di mana otoritas sipil baru dan lembaga terlalu lemah untuk menyatakan kepemimpinan dan kontrol.Di Meksiko, misalnya, pada akhir dekade pemerintahan satu partai di mana militer secara substansial tenang membuka kesempatan untuk tingkat otonomi yang baru, dengan pemimpin militer pernah terjadi sebelumnya berbicara tentang isu - isu politik, dan memperluas militerisasi dari polisi. Di Brazil, militer juga melihat otonomi yang ditingkatkan selama fase pertama demokratisasi. Bahkan di Spanyol militer memperoleh beberapa otonomi sebelum mengekang dengan militer berani, dan reformasi pertahanan.Di Chile, warisan konstitusional dari otoritarianisme masih memberikan tingkat besar militer otonomi, walaupun lebih rendah dari pada awal redemokratisasi. Banyak kasus di asia sifat serupa ditampilkan misalnya di Indonesia 20 tahun di masyakat sipil hidup di bawah kepemimpinan militeristik soekarno dan 32 tahun masyarakat sipil hidup di bawah rezim kediktatoran Soeharto.Dalam kasus demokratisasi setelah kematian aturan neopatrimonial, seperti di banyak Negara Afrika, faksionalisme militer di sepanjang garis etnis atau sumber lainnya dengan kesetiaan menjadi baik dan ini merupakan sebuah peluang dan risiko besar. Di beberapa tempat (Niger, Burundi) militer memblokir demokratisasi di tahun 1990-an sementara di tempat lain (Nigeria, Ghana) mereka telah menyebabkan persetujuan tanpa batas atas tekanan militer.Namun, akhirnya aturan militer seperti di nigeria, membuka jalan untuk meningkatkan tingkat kekerasan sosial, menyulitkan upaya untuk mereformasi keamanan di berbagai sektor.Ini artinya bahwa tekanan militer yang semakin kuat ketika otonomi daerah di berikan negara kepada daerah dengan dukungan anggarannya yang besar.Hal ini menjadi peluang penting bagi berkembangnya kekuasaan militer terutama dalam mengembangkan bisnis militer contok kasus di Chili (dan sekarang dalam perdebatan di Peru). bisnis militer yang dikelola memiliki dalam banyak kasus-Filipina, Indonesia, Thailand, Ekuador berkembang biak di luar kontrol sipil nasional dalam pendidikan atau bahkan pejabat pertahanan militer atas jarang mengawasi pendidikan. Pihak militer telah diperoleh banyak pendapatan di banyak negara otonomi lengkap menentukan orientasi pendidikan dan isi, serta kemampuan untuk menyediakan derajat akademik termasuk untuk warga sipil di akademi militer atau universitas militer yang terkait. Pihak militer juga menganggap dirinya berhak untuk mendefinisikan patriotisme, kehormatan, dan konsep-konsep seperti yang lain, dan untuk mengerahkan perwalian dari kepentingan mereka dan secara nasional kepentinan militer mendapat keadilan dalam kepentingan mereka yang adalah juga umumnya terpisah dan di luar yurisdiksi pengadilan nasional. Dalam kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di bawah sebelumnya militer-otoriter rezim berbagai tingkat impunitas telah menang, dan pelanggaran di bawah baru rezim demokratis jauh dari sepenuhnya dieliminasi. Dalam banyak kasus militer terusuntuk menegaskan pengawasan atas polisi. Negara reformasi, dipandang sebagai akomodasi dari sektor publik untuk reformasi pasar atau tuntutan akuntabilitas dan partisipasi,umumnya melewati militer, di mana tingkat tinggi dan inefisiensi administrasi tidak adanya pertanggun jawaban sering luas.Dari kondisi ini Felipe Agüero merekomendasikan solusi sebagai berikut ;1).Kebijakan harus mengikuti pendekatan terpadu yang dilihat semua elemen dari sektor keamanan pada dasarnya saling terkait.Namun, terpadu dan pendekatan yang komprehensif harus menjaga pemisahan yang ketat antara militer, polisi, dan intelijen fungsi, dan tetap sadar akan hubungannya dengan perkembangan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat politik dan masyarakat sipil,2).Bahan yang paling penting dari keberhasilan dalam melawan ancaman terhadap demokrasi di daerah ini mapan kepemimpinan sipil yang kebijakan yang konsisten dan gigih dan bekerja melalui rantai komando yang jelas. Mengembangkan pusat lembaga, seperti pembentukan dan pemberdayaan dari-sipil yang dipimpin kementerian pertahanan, sangat penting untuk mewujudkan kepemimpinan itu, 3). Dewan Penasehat untuk kepemimpinan politik atas harus mencerminkan bahwa keterkaitan serta masukan politik terutama sipil dari kedua politik dan masyarakat sipil, 4).Internal kontrol serta akuntabilitas eksternal dan pengawasan yang sangat diperlukan untuk kedua efektivitas dalam kinerja dan sesuai dengan supremasi hukum. kertas putih dan jenis lainnya yang serupa laporan telah berguna dalam menghasilkan debat sehat, dan menghasilkan kondisi bagi keterlibatan berbagai aktor dalam pengawasan,5).Lembaga untuk kepemimpinan eksekutif dan kontrol serta orang-orang untuk pengawasanharus mengembangkan staf sipil ahli yang memungkinkan untuk kebijakan yang efektif dan berkesinambungan bimbingan dan kontrol. Institusi untuk penelitian di bidang ini baik di dalam dan di luar sektor publik diperlukan untuk mendukung kepemimpinan, kontrol, dan pengawasan, 6).Partisipasi aktif dan keterlibatan dalam organisasi internasional resmi membantumenegaskan kepemimpinan politik sipil dan kontrol atas badan-badan sektor keamanan. Langsung militer untuk hubungan militer atau serupa yang melibatkan instansi lain harusdiawasi secara ketat. Militer memimpin dan kebijakan hubungan luar negeri seperti dariKomando Selatan AS terhadap Amerika Latin harus de-ditekankan,7).Organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi hak asasi manusia dan berpikir tangki harus dibawa untuk debat publik tentang masalah keamanan dan kebijakan serta untuk fungsi pengawasan dan 8).Kebijakan khusus harus dikembangkan untuk alamat dan counter nilai-nilai dan sikap kesenjangan antara anggota badan-badan sektor keamanan dan masyarakat.Kepemimpinan dan kontrol atas komponen pendidikan di sektor keamananharus menjadi prioritas, bersama-sama dengan cara lain untuk menjembatani kesenjangan ini. Di banyak kasus ini seharusnya juga berarti debat publik terus laporan oleh kebenaran komisi dan pelaksanaan rekomendasi mereka. DAFTAR PUSTAKA : Felipe Agu”ero.Soldier,Civilias and Democracy: Post – Franco Spain in comparative perspective.Baltimore.John Hopkinns University Press.1955.