ISLAM SEBAGAI KEKUATAN POLITIK POLITIK DI INDONESIA

PENDAHULUAN

            Dalam spektur  politik islam indonesia secara historis dan perjuangan politiknya  dalam perkembangan secara riil dari orde lama,orde baru dan era reformasi sekarang ini di tujukan untuk merebut ruang publik dan kendali politik terutama dalam mewujudkan idiologi politik yang di refleksikan dari nilai-nilai agama dalam negara.Apabilah di petakan, maka kekuatan islam terbagi menjadi islam tradisional,islam modernis,neomodernis,fundamentalisme (ektrimis), tranformatif,inklusif,pluralis,hingga islam kiri ,liberal ,emansipatoris,post-puritan dan post –tradisional.

            Dalam pemikiran ini semua kekuatan islam apabilah di petakan ada dua kekuatan politik yang besar yang ada sampai sekarang yaitu, masyumi dan NU.Dua kekuatan politik ini menjadi  dorongan politik dalam perpolitikan negara indonesia.Dari pemilihan umum ke pemilihan umum kekuatan politik islam selalu di apit oleh kekuatan politik asing dan kepentigan politik elit tertentu dan juga kekuatan politik nasionalis.

            Namun secara riil kekuatan politik yang penting di pahami dan akan di jelaskan dalam penjelasan ini berhubungan dengan kekuatan politik yang berhubugan degan perkembagan partai politik islam dan gerakan ormas islam  yang menjadi kekuatan-kekuatan politik di negara dan penjelasan lain yang di hubungkan adalah bagaimana negara mengendalikan kekuatan politik islam di indonesia.

ANALISIS KRITIS

ISLAM SEBAGAI KEKUATAN  POLITIK DI INDONESIA

Secara historis  dan heroik, akar islam sebagai kekuatan politik sebelumnya ada pada gerakan sarekat islam (SI) yang menjadi satu-satunya alat perlawanan.Setelah kemerdekaan indonesia gerakan sarekat islam melahirkan partai politik masyumi dan NU[1].Namun karena kepentingan politik yang berbeda presiden sokarno mengeluarkan keppres nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya membubarkan masyumi dan partai sosialis indonesia (PSI). Namun pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri oleh masyumi dan PSI. Jika dalam tempoh seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah ketua umum masyumi, Prawoto Mangkusasmito dan sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah - daerah.

Sejak bubarnya masyumi dan PSI,soekarno mulai menjadi diktator dan negara makin bergerak ke arah kiri. Dalam perhitungan mereka, tanpa masyumi dan PSI, maka kekuatan PKI semakin besar dan sukar dibendung. PNI sebagai representasi kelompok nasionalis, telah dintrik dan diintervensi oleh kekuatan kiri melalui kelompok Ali Sastroamidjojo dan Surachman. Kendatipun memiliki basis massa yang besar, elit politisi NU dibawah pimpinan, Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri, takkan kuat menghadapi Soekarno dan PKI sendirian. Apalagi, makin nampak kecenderungan akomodatif NU untuk menerima posisi representasi kelompok agama dalam poros nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) .Suatu hal yang ditentang keras oleh masyumi.

Meskipun masyumi telah membubarkan diri, dan tokoh-tokohnya yang terlibat dalam PRRI telah memenuhi panggilan amnesti umum dan mereka menyerah, namun perlakuan terhadap mereka tetap saja jauh dari hukum dan keadilan. Tokoh-tokoh masyumi yang menyerah itu, Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoeddin Harahap ditangkapi. Bahkan mereka yang tidak terlibat PRRI seperti Prawoto, Mohamad Roem, Yunan Nasution, Isa Anshary, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka dan yang lain, juga ditangkapi tanpa alasan yang jelas. Bertahun-tahun mereka mendekam dalam tahanan di jalan keagungan, jakarta, tanpa proses hukum. Ini terang suatu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Sukarno. Tokoh utama PSI, Sutan Sjahrir bahkan mendekam dalam penjara di sebuah pulau di lautan Hindia, di sebelah selatan daerah Banten. Dalam kondisi tahanan yang buruk, Sjahrir sakit, sampai akhirnya wafat walau mendapat perawatan di swiss. Tokoh PSI yang lain, Soebadio Sastrosatomo dan Hamid Algadri juga ditahan. Perlakuan terhadap anak-anak dan keluarga orang masyumi di masa itu hampir sama saja dengan perlakuan keluarga PKI di masa Orde Baru. Ketika itu PKI sedang jaya. Ketika mereka sedang jaya, mereka juga membantai orang-orang masyumi di madiun tahun 1948, dan menculik dan menghilangkan paksa orang-orang masyumi di jawa barat dan tempat-tempat lain. Hendaknya sejarah jangan melupakan semua peristiwa ini. Di era reformasi sekarang, banyak aktivis HAM hanya berbicara tentang orang-orang PKI pasca G 30 S yang menjadi korban pembantaian orde baru, tetapi mereka melupakan orang-orang masyumi yang menjadi korban pembantaian dan penghilangan paksa PKI, ketika mereka masih jaya-jayanya.

            Sebab itulah, ketika orde lama runtuh pasca gerakan 30 September 1965, ada secercah harapan di kalangan keluarga besar masyumi agar mereka hidup dan berkiprah kembali. Presiden Soekarno yang dianggap berbuat sewenang-wenang kepada masyumi dengan dukungan PKI.

            Setelah runtuh ode lama soeharto mendapat dukungan luas dara masyumi dan NU, ketika soeharto menghancurkan PKI akan tetapi soeharto di masa kepemimpinannya di pengaruhi oleh kebijakan internasional dari dampak perang dingin  melahirkan paham anti idiologi agama dan anti komunis sehingga orde baru  menjadi pemerintahan yang anti komunis dan islam yang ditransformasikan sebagai ideologi dan kekuatan politik. Slogan terkenal Orde Baru sejak kelahirannya ialah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Mereka mempunyai tafsir sendiri terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijadikan doktrin dan pijakan ideologis orde baru. Dalam komunikasi politik yang dibangunnya, orde baru mengatakan bahwa mereka tidak berorientasi ideologi.

Dengan demikian pemerintahan orde baru merampingkan partai politik degan mendorong partai politik golongan karya sebagai partai tunggal dan partai nasionalis di buat menjadi PDI dan partai yang beraliran agama di satukan menjadi PPP .

Ini artinya bahwa dalam pemerintahan orde baru masyumi dan NU kembali menjadi organisasi sipil walaupun partai politik PPP ikut berpolitik dalam membangun negara.Organisasi-organisasi perlawanan atau ormas yang terus mendorong idiologi syariah terus menjadi ajar untuk menjadi kekuatan-kekuatan sipil. Jadi kekuatan politik masyumi dan NU di masa orde baru ada pada basis masa masing-masing yang riil sehingga di perhitungkan oleh pemerintah orde baru .Selain kekuatan masa riil masyumi dan NU mempunyai organisasi-organisai sipil,pemuda dan mahasiwa yang selalu bergerak secara riil.Terutama gerakan-gerakan jihad dan gerakan-gerakan radikal lainnya.

Namun melihat gerakan politik muslim yang berkembang dan nasyumi dan NU menjadi organisasi yang feodal sehingga di perhitungkan oleh pemerintahan orde baru sebagai kekuatan politik.Dalam sisi yang lain di sadari bahwa pemerintahan orde baru  membangun sentralisme  sistem  melalui dwi fungsi ABRI, gerakan pemuda dan mahasiwa,masyakat dan birokrat (korpri) dan satu partai politik tunggal dengan dua partai peserta pemilu (PDI dan PPP).Sistem pemerintahan sentralistik orde baru tidak menghendaki pemerintahan sesuai dengan pola hubungan elit dan pemodal berdasarkan misi kepentingan internasional.Demi kepentingan politik internasionalpun runtuhnya rezim soeharito.

Perkembangan sekarang dapat di lihat bahwa kekuatan islam menguat sebagai kekuatan politik melalui refleksi terhadap gerakan sarekat islam (SI) dan pengalaman marjinalisasi partai politik islam oleh orde lama dan orde baru.Dalam refleksi ini  di era PAN,PPP,PKS  serta ormas fundamentalis seperti,FPI yang tidak jelas posisinya, (di satu sisi sebagai alat pemerintah dan di sisi lain sebagai alat elit tertentu),laskar jihad,gerakan al-qaeda wilayah asia tenggara (Ambrosi dkk) dan ormas-ormas lainnya menjadi kekuatan politik islam.Gerakan sarekat islam dan  marjinalisasi partai islam mempunyai daya pikat yang kuat dan itu merupakan bagian dari keyakinan dan secara alamiah menjadi bagian integral dalam kehidupan islam.

Pendekatan-pendekatan dalam melakukan gerakan  sarekat islam dan majinalisasi partai politik islam yang daya pikatnya  yang kuat menerut kuncowijoyo bersifat integrasionis dan sitemik.Gerakan islam yang di refleksikan dari gerakan sarekat islam (SI) di mulai dari zaman penjajahan india-belanda.Gerakan sarekat islam (SI) menolak kolonialisme serta mempunyai kemampun mengartikulasi tuntutan-tuntutan mayoritas rakyat sehingga mendapat dukungan penuh rakyat[2].Anggota sarekat islam mempunyai watak yang keras,terus terang dan revolusioner.Anggota sarekat islam rata-rata berusia mudah.Dalam sistem rekrutmen pesantren dan masyarakat kelas menengah kebawah menjadi target pengorganisiran.Fasilitras dan pendidikan di sediakan bagi setiap kader yang ada.Pola dan strategi yang sama di kembangkan dari era orde lama,era orde baru dan era reformasi saat ini.

ANALISIS PENUTUP

Kekuatan-kekuatan politik islam dalam aksi politik di refleksikan dari syariah islam sebagai idiologi politik yang dahulunya lahir untuk melawan kolonialisme dan dalam perkembangan selanjutnya lahir sebagai partai politik dan membela menjadi kekuatan-kekuatan sipil, melawan pemodal asing atau neoliberalisme dan bahkan sebagai kekuatan politik untuk mempertahankan dan menjalankan agama islam ketika mendapat ancaman dari dalam maupun dari luar agama islam sendiri.Karena ajaran syariah islam yang di terjemakan secara berlebihan untuk melawan manusia yang lain yang dalam perspektif islam di anggap kafir maka perlu di bunuh dengan cara kekerasan tentunya menjadi perhatian serius negara dan dunia internasional dengan pertimbagan bahwa indonesia adalah negara hukum dan apapun tindakan yang hendak di ambil dalam menjalankan syariah islam penting menyesuaikan diri dengan hukum negara indonesia.

Dalam konteks inilah oleh orde baru menganggap masyumi  dan NU sebagai kekuatan politik yang juga mengancam idiologi pancasilah sehingga aksesnya di persempit ruang geraknya dalam politik di indonesia degan berdirinya PPP sebagai kekuatan politik islam yang lunak gerakan politiknya dengan pemerintah orde baru dan dalam perspektif pemerintahan orde baru  menegaskan organisasi atau partai politik yang pro terhadapa kepentingan idiologi islam di luar PPP  yakni , masyumi dan NU serta idiologi komunis di anggap sebagai organisasi politik yang perlu di hancurkan.  Hal ini tidak jau berbeda dengan pemerintahan orde reformasi dimana elit politik PPP,PAN PKS dan Ormas-ormas islam fundamentalis seperti,FPI yang tidak jelas posisinya, (di satu sisi sebagai alat pemerintah dan di sisi lain sebagai alat elit tertentu),laskar jihad,gerakan al-qaeda wilayah asia tenggara (Ambrosi dkk) masih di anggap kekuatan politik kiri yang masih bergerak untuk mewujudkan negara islam indonesia di anggap berbahaya atau penting di pantau secara ketat oleh negara melalui kebijakan dan tindakan pengamanan yang ketat dan khusus untuk gerakan terorisme pendekatan militer menjadi solusi dalam menghancurkan gerakan terorisme di indonesia.

---

[1] Eko Prasetyo,2002,Islam Kiri melawan Kapitalisme Modal dari Wacana menuju Geraka.Insist Press, Yogyakarta.hal 163-170.

[2] Selama empat tahun sejak di dirikannya SI pada tahun 1912 ,keanggotaannya sudah mencapai 360.000 orang dan organisasi itu bekerja berdasarkan program politik yang bertujuan mendirikan pemerintahan sendiri atau negara islam.Menjelang tahun 1919 keanggotaannya telah mencapai hampir dua setengah juga dan program kebangsaannya yang militer benar-benar di bangkitkan untuk memperoleh kemerdekaan penuh kalau perlu degan kekerasan.Lihat Gerorge McTurnan Kahim,1995,Nasionalisme Revolusi di Indonesia,Jakarta,Pustaka Sinar Harapan.